Kebijakan Berdimensi Syariah dalam Sistem Partai Politik Islam

Relasi Islam dan Negara Indonesia sering dilihat dalam perspektif formalistic-simbolik. Keberadaan lembaga-lembaga terkait kepentingan umat islam, undang-undang yang mengatur kehidupan umat islam, dan kebijakan yang dianggap menguntungkan umat islam serta keberadaan umat islam di berbagai jalur birokrasi menjadi indicator dari ini dalam relasi Islam dan Negara.

telaah terhadap kebijakan atau legislasi berdimensi syariah cenderung dilihat dari aspek output semata, sementara proses dan mekanisme yang melibatkan beragam nilai dan kepentingan belum banyak mendapatkan perhatian.

Kebijakan berdimensi syariah sejatinya lahir dari proses dan sistem islam yang memberi ruang kondusif bagi kemunculannya. Eksistensi partai politik islam sebagai kekuatan yang terlibat dalam legislasi sangat penting ditelaah untuk melihat aspek-aspek syariah dalam proses pembuatannya.

Untuk kalian yang kepo dengan jurnal yang membahas hal-hal yang telah saya jelaskan diatas dapat dilihat di http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index